Ir. Soekarno pernah berkata “bahwa cita-cita
kita dengan keadilan sosial adalah satu masyarakat yang adil dan makmur dengan
menggunakan alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat moderen. Asal
tidak dikuasai oleh sistem kapitalisme.”
Munculnya
Internet, teknologi baru, munculnya perangkat seluler, dan revolusi dalam
perilaku dan minat konsumen telah berkontribusi pada perubahan total dunia
digital dalam beberapa tahun terakhir. Semua ini telah mengarah pada penciptaan
Hukum Teknologi Baru, yang berorientasi pada pengaturan berbagai aspek.
Jika di tahun 1990-an hanya sedikit
orang yang pernah mendengar email dan Internet, maka 10 tahun kemudian
teknologi-teknologi ini telah melembaga dan dikenal umum. Memang masih sukar
untuk memberi kata akhir tentang pengaruh dari hal ini terhadap masyarakat,
tetapi jelas bahwa dunia dengan suatu jalur cepat elektronik, dalam berbagai
segi, telah berfungsi secara berbeda dengan dunia sepuluh tahun lalu. Hal ini
berdampak pada hukum. Sehubungan dengan hukum, telah berkembang berbagai
istilah, diantaranya yaitu Information and Communication Technology Law (ICT
Law) atau Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Perkembangan hukum di Indonesia
menimbulkan berbagai reaksi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Reaksi ini
tidak terlepas dari berbagai faktor baik dari dalam lembaga penegak hukum itu
sendiri maupun pengaruh dari luar. Ketidak profesionalisme para aparat penegak
hukum itu sendiri yang menciderai wibawa hukum di Indonesia. Hal lain yang
mempengaruhi citra dan pandangan masyarakat terhadap penegakkan hukum adalah perkembangan
teknologi, informasi dan komunikasi dalam pemberitaan oleh media yang tidak
berimbang kepada publik. Media sebagai pilar demokrasi yang mempunyai tugas
memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pengetahuan haruslah patuh
kepada nilai dan azas hukum.
Keterkaitan ini karena Hukum
Teknologi Informasi dan Komunikasi berkenaan dengan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi sehubungan dengan bagian-bagian dari hukum yang lain tersebut.
Teknologi dari dulu hakikatnya mempermudah manusia. Namun yang terjadi
mengakibatkan terjadinya digital imperialisme, dimana teknologi selalu berubah
cepat, sehingga perkembangan ilmu hukum pun mengikuti perkembangan teknologi.
Perkembangan dan kemajuan teknologi
dunia semakin terbuka, segala informasi semakin mudah diakses. Terlebih, data
pribadi saat ini dapat disebarluaskan dan diakses dengan mudah oleh siapapun
tanpa jaminan perlindungan memadai. Di samping segala kelebihan dan manfaat
dari Internet, penggunaan jaringan global teknologi dan informasi tersebut
berpotensi memiliki dampak hukum yang serius dan diperlukan langkah-langkah
konkrit untuk mengatasi masalah yang timbul sekaligus mengantisipasi berbagai
masalah hukum di masa yang akan datang.
Beberapa masalah hukum yang
teridentifikasi dalam penggunaan teknologi informasi adalah mulai dari
penipuan, pelanggaran, pembobolan informasi rahasia, persaingan curang sampai
kejahatan yang sifatnya pidana. Kejadian-kejadian tersebut sering terjadi tanpa
dapat diselesaikan secara memuaskan melalui hukum dan prosedur penyidikan yang
ada saat ini. Tentunya ini merupakan tantangan bagi penegak hukum.
Realita yang terjadi sekarang ini belum
banyak aturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan
dan dampak dari perkembangan teknologi ini. Rancangan Undang-Undang (RUU)
Perlindungan data pribadi pun belum rampung dibahas pembentuk UU. Kemungkinan
aturan-aturan lain terkait teknologi informasi bakal perlu diatur, seperti RUU
Ketahanan Siber. Oleh karena itu permanfaatkan sebaik mungkin Undang-undang
Transaksi dan Informasi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 yang disebut sebagai
UU ITE) dan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam
Sistem Elektronik. Meskipun kedua aturan ini mengatur secara tegas baik dari
tata cara penyidikannya hingga perluasan alat bukti. Namun bagian terpenting
adalah implementasi di lapangan untuk penegakan hukum dalam kaitannya
beraktivitas di dunia maya.
Teknologi baru
mempengaruhi semua bidang hukum, beberapa contohnya keterkaitan antara hukum dengan
teknologi informasi dan komunikasi berkenaan dengan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi sehubungan dengan bagian-bagian dari hukum tersebut
yang dapat dilihat dengan beberapa perpaduan berkembangan hukum dan teknologi
yang berkembang secara bersamaan dari waktu ke waktu.
Dalam hukum perdata dan bisnis,
urusan yang diatur dalam UU ITE adalah didasarkan pada urusan transaksi
elektronik yang meliputi transaksi bisnis dan kontrak elektronik. Masalah yang
mengemuka dan diatur dalam UU ITE tersebut adalah hal yang berkaitan dengan
masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda
Tangan Elektronik. Pengaturan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik,
juga secara umum dikatakan bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik
dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan
perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di
Indonesia.
Dalam hukum perpajakan, perkembangan
teknologi sudah merambah di sektor pembayaran dan pengelolaan pajak. Meski
pembayaran pajak saat ini ada yang dilakukan secara online (menggunakan
teknologi), masih banyak masyarakat yang belum paham menggunakannya. Ini
menjadi persoalan tersendiri, terlepas dari itu, pengelolaan pajak juga perlu
menggunakan teknologi agar memudahkan masyarakat membayar pajak.
Dalam pandangan Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI), teknologi informasi semakin berkembang. Dalam konteks
pendaftaran hak kekayaan intelektual, pencatatan seluruh karya cipta penting
dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi. Disini penulis
mengajak, “Mari mencatat seluruh karya cipta kita, walaupun bukan kewajiban,
tapi supaya negara mempunyai data dari harta kekayaan intelektual yang ada di
Indonesia terutama sumber daya alam dan hak kekayaan intelektual yang ada di
perguruan tinggi.
Dalam hal hukum online, teknologi
memiliki peran penting untuk melihat bekerjanya hukum dalam dunia pekerjaan.
Seperti, Hukum online yang telah banyak berinovasi menggunakan teknologi modern
yang digunakan dalam menjalankan roda perusahaan. Terlebih, Hukum online sebuah
platform yang sangat konsen terhadap perkembangan dunia hukum mulai
pemberitaan, klinik, pusat data peraturan perundang-undangan dan jurnal. Semuanya
menggunakan teknologi terbaru. Sehingga, para pembaca dan pelanggan Hukum online
sangat dimudahkan saat mengakses Hukum online.
 |
| [Anggi Dwi Putra, SH] |
“Even if
smog were a risk to human life, we must remember that life in nature, without
technology, is wholesale death.”
(Bahkan jika
kabut asap merupakan risiko bagi kehidupan manusia, kita harus ingat bahwa
kehidupan di alam, tanpa teknologi, adalah kematian yang besar)
Wassalaaam.
. . . . .
